KENDARI - (TEROPONGSULTRA) - Konsorsium pemerhati investasi lingkungan Hidup (KPILH) Sulawesi Tenggara, sesalkan lambanya penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumya telah digagas oleh ketua Komisi lll DPRD bersama instansi terkait pada senin 5 agustus 2019 lalu
"Ada apa dengan DPRD Prov Sultra kok hingga hari ini belum melakukan rapat dengar pendapat padahal mereka telah berjanji untuk menggelar RDP karna ini sangat penting untuk meluruskan adanya dugaan kejahatan lingkungan yang di lakukan oleh PT OSS dan PT VDNI " imbuh ahmad sainul.
Dia menduga lambannya proses rapat dengar pendapat tidak lepas dari adanya main mata antara pihak DPRD dan PT VDNI untuk sengaja mengulur ngulur waktu.
Seperti diketahui rapat dengar pendapat yang sedianya akan di gelar membahas dugaan adanya kejahatan lingkungan yang di lakukan oleh PT. OSS di kawasan hutan produksi dan PT VDNI sebagai pemilk lokasi pertambangan yang diduga telah melakukan mall praktek perizinan.
Ahmad sainul juga mengancam akan kembali turun jalan untuk melakukan aksi demonstrasi besar besaran apabilah rapat dengar pendapat yang sebelumnya telah disepakati bersama tak kunjung di laksanakan.
"Kami akan turun dengan massa yang lebih banyak untuk memboikot segalah aktivitas DPRD Provinsi,"tegas dia
Laporan : TIM
Tags :