KENDARI - Pergerakan mudik secara besar besaran dari Kota ke desa hingga Lebaran Idul Fitri nanti berpotensi menyebarkan Virus Corona merata ke desa desa diseluruh Indonesia.
Keadaan ini tentunya akan menggeser paradigma pemda untuk lebih mandiri mencegah penyebaran virus corona dan dampak ekonominya dimasyarakat .
Menyikapi hal tersebut Ir. Hugua Anggota DPR RI Komisi 2 Fraksi PDI Perjuangan , Mendesak Mendagri untuk secara tegas memberikan batas waktu kepada gubernur , bupati, dan walikota dalam mengalokasikan APBD masing masing untuk penanganan masyarakat yang terinveksi Virus Corona dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkanya.
"Tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk terlambat atau ragu merevisi anggaran walaupun tanpa persetujuan DPRD karena sudah ada payung hukum berupa Inpres No 4 Tahun 2020 , Permendagri No 20 Tahun 2020 serta Permenkeu No. 19 PMK. 07 /2020 dan dana tersebut dapat segera dibelanjakan tegas Hugua.
Kata hugua, Sebaiknya alokasi anggaran tersebut rampung paling lama dalam satu minggu ini mengingat proses mudik puluhan juta penduduk berjalan terus dan eskalasi wabah virus corona semakin hari semakin meluas di seluruh Indonesia
"APBD tersebut difokuskan pada kebutuhan yang sulit dijangkau oleh APBN antara lain pada peningkatan keterampilan Paramedis di tingkat Puskesmas dan Polindes/ poskesdes desa dalam penanganan inveksi Virus Corona dan tata cara melindungi diri bagi petugas kesehatan sehingga mereka tidak justru menjadi korban dan carier baru ke tempat lain.
Disamping itu, juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat obatan umum yang berkaitan dengan infeksi yang ditimbulkan oleh virus tersebut ditingkat Puskesmas tambahnya.
Tentang latihan paramedis bisa dilaksanakan dengan metode online atau youtube untuk tetap menjaga social distancing tambahnya.
Ketua Asosiasi Pemda Maritim 6 Negara CTI ( LGN -CTI) ini mengingatkan bahwa Sulawesi tenggara adalah daerah kepulauan yang mempunyai rentan kendali yang menantang khususnya angin dan gelombang laut yang tinggi.
Makanya sulit membayangkan kegaduhan dan kepanikan petugas medis dan masyarakat desa jika kasus wabah Corona terjadi di Pulau tertentu apa lagi karena kendala angin dan ombak, pasien tidak bisa dirujuk ke Rumah Sakit yang umumnya berlokasi di Ibu Kota Kabupaten kenangnya
Saya berharap kepada Pak gubernur , bupati dan walikota mempunyai cara dan metode mitigasi bencana yang tepat dan harus teranggarkan dalam APBD masing masing tambahnya .
APBD tersebut juga diperuntukan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat virus corona seperti PHK dan jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat rentan yang tidak tercover oleh paket stimulus ekonomi dari pemerintah pusat tutupnya
Tags :