JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di desak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sulawesi tenggara H. Ali Mazi SH atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker
Desakan pemeriksaan ini, datang dari Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sultra (FAHMI-SULTRA) saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK Kamis 4 Maret 2021
Mereka, menilai telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dana Covid -19 pada pengadaan masker yang menelan anggaran senilai 7 milliar di Provinsi Sulawesi tenggara
Midun Makati salah satu orator dari Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sultra dalam orasinya mendesak agar Komisi Pemberantasan korupsi segera mengambil langka tegas untuk menyelamatkan uang rakyat dengan memanggil Gubernur Sultra
Pasalnya, dugaan korupsi anggaran pengadaan masker senilai Rp7 miliar, diduga kuat melibatkan Gubernur Sultra serta beberapa oknum pejabat.
"Korupsi merupakan kategori tindakan Extraordinary Crime yang senantiasa menjadi musuh utama yang patut untuk di perangi secara bersama. sebab, akibat dari Korupsi, adalah Meningkatnya angka kemiskinan serta membawa dampak buruk terhadap Stabilitas Ekonomi dan sistem pelayanan Publik pada Suatu Negara, ' kata dia dalam orasi
Untuk itu, Kami Mendesak KPK segera memanggil dan Periksa Gubernur dan eks. Kepala BPBD Serta Kadis Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara atas dugaan Keterlibatan mereka dalam Kasus Korupsi anggara pengadaan Masker di sultra.
Meminta KPK untuk Mengaudit Anggaran senilai Rp. 7 Miliar yang Dialokasikan Ke BPBD Propinsi Sulawesi Tenggara Untuk pengadaan Masker
Meminta KPK segera bentuk Tim untuk menginvestigasi anggaran sebesar Rp. 470 miliar yang direfokusing untuk penanganan Covid-19 di Sulawesi tenggara.
Mendukung KPK jatuhi hukuman mati bagi para pelaku korupsi dana covid – 19.
Sementara itu, Kadis Kominfo Sultra saat di hubungi via celulernya mengatakan apa yang disuarakan oleh Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sultra di gedung KPK terkait dugaan korupsi pengadaan masker senilai 7 miliar sama sekali tidak benar
"Pada intinya, itu tidak benar dan saya yakin pak Gubernur tidak terlibat sama sekali bahkan dia tidak mengetahui kalau misalnya ada yang terjadi. ," tutup Ridwan
Laporan ; TIM/RED
Tags :