:Lira Sultra Tantang KPK Telusuri Dana Jaminan Reklamasi Pasca Tambang"
KENDARI - TEROPONGSULTRA - Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi rakyat (Lira sultra) menantang lembaga Anti rasuah (KPK) segera menelusuri dana jaminan reklamasi pasca tambang yang selama ini mengendap di salah satu bank
Tantangan ini di suarakan oleh Sekertaris DPW Lira Sultra pada kamis 27/6/19 di salah satu kedai kopi dikota kendari. menurutnya, suda saatnya komisi pemberantasan korupsi menelusuri dana jaminan reklamasi pasca tambang yang mencapai angka ratusan miliar
"Jadi saat ini merupakan moment yang tepat bagi lembaga anti rasuah (KPK) untuk menelusuri hal itu, " kata karmin.
Selain itu lanjut sekertaris lira,dinas ESDM juga harus memberikan informasi terkait ratusan IUP yang terdaptar di sultra serta perusahaan mana saja yang telah menitipkan jaminan reklamasi
"Reklamasi itu sangat penting untuk memperbaiki atau menata lahan yang rusak akibat usaha pertambangan agar kemudian dapat berfungsi kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya
Selain berbicara persoalan tambang, karmin juga menyindir pembukaan lahan kelapa sawit yang makin menggila dia mengatakan saat ini khususnya di kab konawe utara bukaan lahan sawit di perkirakan mencapai hingga ribuan hektar hal ini, tentunya akan berdampak pada ketidak stabilan fungsi hutan.
Kita lihat sendiri baru baru ini beberapa wilayah di Prov sultra mengalami musibah banjir bandang dan saya yakin, ini akibat dari pembukaan lahan sawit serta adanya aktifitas pertambangan liar
"Jadi kalau ada yang mengatakan banjir bandang beberapa saat lalu tidak ada hubunganya dengan aktifitas pertambangan dan pembukaan lahan sawit, saya rasa mungkin dia adalah salah satu pelaku tambang atau yang mempunyai kepentingan didalamnya
Di lihat dari asfek legalitas, dia menduga sebagian perusahaan masih ada yang belum memiliki izin lengkap namun faktanya aktifitas mereka tetap berjalan mulus bahkan pihak pihak terkait juga terkesan tutup mata
Kami berharap KPK menggandeng Mabes Polri serta Kementrian Kehutanan dan lingkungan hidup guna menginvestigasi kerusakan hutan dan lingkungan akibat pembukaan lahan sawit dan pertambangan di wilayah prov sultra, " tutupnya (red/tim)
Tags :